Peraturan Menteri Kehutanan Terbaru Tahun 2013

PERMENHUT TH 2013

Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.2/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan; (Baca di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2013 Tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/KPTS-II/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; (Baca di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.256/Menhut-II/2004 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara Pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan; 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-II/2013
Tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
(Baca/download pdf di sini )

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2013  Tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan; download pdf di sini

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2013  Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.8/Menhut-II/2013  Tentang
Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi P.9/Menhut-II/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;

Permenhut No: P.10/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan

Permenhut No: P.11/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.13/Menhut-II/2013 tentang
Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (download atau baca pdf DI SINI)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.15/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 51/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014  (baca/download di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6188/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.17/Menhut-II/2013 tentang
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tentang
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Dan Penerbitan Dokumen V-Legal

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.20/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (download pdf DISINI )

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2013 tentang
Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.22/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Umum Penilaian Lomba Wana Lestari 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.23/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.24/Menhut-II/2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kepada Sekretaris Jenderal, dan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Lingkup Kantor Pusat Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2013 tentang
Penugasan (Madebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.27/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-II/2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.29/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Pedampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan (baca di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2013 tentang
Bakti Sarjana Kehutanan Dalam Pembangunan Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2013
Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Lingkup Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2013
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (Baca di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2013
Tentang Pedoman Pemantauan Dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2013
Tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan (baca di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kementerian Kehutanan
(Baca/download pdf DI SINI)

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2013 tentang
Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Macet Lingkup Kementerian Kehutanan
(Baca/download pdf di sini) 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-II/2013
Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2013 TENTANG
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak
(Baca/download pdf di sini )

Permenhut No. : P.43/Menhut-II/2013
TENTANG Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(Baca/download pdf di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 44/Menhut-II/2013 tentang
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014
(Baca/download pdf di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 45/Menhut-II/2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-Ii/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.46/Menhut-II/2013 Tentang
Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Baca/download pdf di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.47/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Baca/download pdf di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Reklamasi Hutan Pada Areal Bencana Alam (Baca di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Karya Cetak Dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan (baca disini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-Ii/2010 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2013 ttg
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2013
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.54/Menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Anoa (Bubalus Depressicornis Dan Bubalus Quarlesi) Tahun 2013-2022 (baca di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2013
Tentang Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (Babyrousa Babyrussa) Tahun 2013-2022 (baca disini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2013  Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan (Nasalis Larvartus Wurmb) Tahun 2013-2022 (baca disini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.57/menhut-II/2013  Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Tapir (Tapirus Indicus) Tahun 2013-2022 (baca disini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.58/Menhut-II/2013 Tentang
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi) Tahun 2013-2022 (baca disini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.59/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai (baca disini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.60/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Penyusuan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca disini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.61/Menhut-II/2013 ttg
Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (baca disini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 62/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Kemhut-Ii/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Baca/download pdf di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 63/Menhut-II/2013 ttg
Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi
(Baca/download pdf di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 64/Menhut-II/2013 ttg
PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
(baca/download pdf di sini)

Permenhut No. P.65/menhut-II/2013 tentang
Policy Advisor Bidang Kehutanan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi (Baca/download di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 66/Menhut-II/2013 ttg
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan (baca atau download pdf di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 67/Menhut-II/2013 ttg
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014

Permenhut No.: P. 69/Menhut-II/2013 ttg
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19/Menhut-II/2005
tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (baca atau download pdf di sini)

Burung Hantu Biak Dilindungi Undang Undang

Beluk Jampuk (Bubo sumatranus)

Burung Hantu merupakan jenis burung pemakan daging (karnivora) sesuai dengan paruhnya yang bengkok dan tajam  serta sepasang kaki yang cekatan dan kuat mencengkram seperti burung elang, mungkin karena memiliki sepasang mata yang besar  menghadap kedepan dengan susunan bulu di wajah yang membentuk lingkaran dan  beraktifitas di malam hari burung ini disebut Burung hantu. burung hantu dapat memutar wajahnya 180 derajat ke belakang.

Makanan burung hantu pada umumnya adalah serangga dan binatang pengerat seperti tikus, sebagai top predator keberadaan burung hantu  membantu petani karena dapat mengendalikan hama tikus.

menarik bagi saya untuk membuat catatan di sini bahwa dari ratusan jenis burung hantu yang ada di muka bumi satu diantaranya penyebarannya terbatas (endemik) di pulau biak Papua sehingga  digolongkan sebagai burung yang dilindungi undang-undang yaitu Burung Hantu Biak (Otus migicus beccarii), penampilannya mirip dengan burung hantu yang tidak dilindungi undang undang yaitu burung hingkik atau beluk jampuk yang dalam bahasa inggrisnya disebut barred eagel owl (Bubo sumatranus) perbedaann fisik yang mencolok adalah mata burung hantu biak berwarna kuning sedangkan burung hantu hingkik berwarna coklat.

Klasifikasi burung hantu hingkik atau beluk jampuk atau barred eagel owl: 

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Class: Aves
Order: Strigiformes
Family: Strigidae
Genus: Bubo
Species: Bubo sumatranus

Klasifikasi burung hantu biak: 

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Class: Aves
Order: Strigiformes
Family: Strigidae
Genus: Otus
Species: Otus migicus beccarii

TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN DALAM UU NO 18 TH 2013

UU NO 18 TH 2013

Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel Tindak Pidana Kehutanan yang pernah saya tulis di sini

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "perbuatan melanggar ketentuan Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya".

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional 

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. 

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Pasal 112  UU No. 18 Th 2013 ttg P3H menyebutkan bahwa:

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk Tindak Pidana Kehutanan yang terdapat dalam Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan silahkan Baca di sini

Pada artikel kali ini saya mencatat daftar tindak pidana bidang kehutanan dalam rumusan UU No. 18 Th 2013 ttg P3H  "pengganti tindak pidana bidang kehutanan tertentu dlm UU No. 41 Th 1999" selanjutnya saya menyebutnya sebagai Tindak Pidana Perusakan Hutan adalah sebagai berikut:

A. PERBUATAN PERUSAKAN HUTAN

Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU No 13 tahun 2013 Sebagai berikut:

Pasal 12 UU No 13 tahun 2013 Setiap orang dilarang:
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 14 Pasal 12 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15 Pasal 12 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang
melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Ayat (1)  UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:

a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 17 Ayat (2)  UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 19 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:
a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pasal 20 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. 

Pasal 21 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. 

Pasal 22 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. 

Pasal 23 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. 

Pasal 24 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

Pasal 25 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan. 

Pasal 26 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan. 

Pasal 27 UU No 13 tahun 2013, Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 28 UU No 13 tahun 2013, Setiap pejabat dilarang:

a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;

b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;

g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau

h. lalai dalam melaksanakan tugas.

B. KETENTUAN PIDANA

Pasal 82 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (2) UU No 13 tahun 2013

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (3) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau 

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 83 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 83 ayat (3) UU No 13 tahun 2013 

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 83 ayat (4) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja 

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 84 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya 

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 84 ayat (3) UU No 13 tahun 2013, Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 84 ayat (4) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang 

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang 

dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 85 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang 

membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 86 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pasal 87 ayat (1) UU No 13 tahun 2013,  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 87 ayat (3) UU No 13 tahun 2013 

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 87 ayat (4) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pasal 88 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 88 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pasal 89 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 89 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

Pasal  90 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja 

mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal  90 ayat (2) UU No 13 tahun 2013 Korporasi yang 

mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal  91 ayat (1) UU No 13 tahun 2013 Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal  91 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pasal  92 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal  92 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

Pasal  93 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal  93 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal  93 ayat (3) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pasal  94 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;

c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau

d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

Pasal  94 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;

c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau

d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

Pasal  95 ayat (1) UU No 13 tahun 2013,  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;

b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal  95 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;

b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal  95 ayat (3) UU No 13 tahun 2013,  Korporasi yang:

a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;

b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

Pasal  96 ayat (1) UU No 13 tahun 2013,  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal  96 ayat (2) UU No 13 tahun 2013,  Korporasi yang:

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pasal  97 ayat (1) UU No 13 tahun 2013,  Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal  97 ayat (2) UU No 13 tahun 2013,  Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal  97 ayat (3) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang:

a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal  98 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja 

turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal  98 ayat (2) UU No 13 tahun 2013,  Orang perseorangan yang karena kelalaiannya 

turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal  98 ayat (3) UU No 13 tahun 2013,  Korporasi yang 

turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal  99 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja 

menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal  99 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya

menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal  99 ayat (3) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang 

menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 100 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja

mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang

mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 101 ayat (1) UU No 13 tahun 2013,  Orang perseorangan yang dengan sengaja

memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 101 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 101 ayat (3) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang

memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 102 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja

menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang

menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja

melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang

melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 104 UU No 13 tahun 2013, Setiap pejabat yang dengan sengaja

melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasal 105 UU No 13 tahun 2013, Setiap pejabat yang:
a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106 UU No 13 tahun 2013, Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

MATRIK TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN DALAM UU NO 18 TH 2013

Perbuatan Yang Dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subyek Hukum
	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
Menebang pohon dalam kawasan hutan: a. tidak sesuai izin     (Pasal 12 huruf a) b. tanpa memiliki izin pejabat berwenang    (Pasal 12 huruf b) c. secara tidak sah    (Pasal 12 huruf c)	Sengaja: Pidana Penjara minimal  1 th maksimal 5 th serta denda min Rp. 500 jt mak Rp.  2,5 M (Pasal 82 (1))	Pidana Penjara minimal   3 bln maksimal 2 th  serta denda min Rp.500 Rb mak Rp.500 jt (Pasal 82 (2))	Pidana Penjara minimal   5 th maksimal 15 th serta denda min  Rp. 5 M mak Rp. 15  M (Pasal 82 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12  huruf d) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi SKSHH; dan/atau (Pasal 12  huruf e)	Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 th serta denda min Rp. 500 jt mak Rp.  2,5 M (Pasal 83 (1)) Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln.  s/d  3 th. serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))	-	Pidana Penjara minimal   5 th maksimal 15 th serta denda min  Rp. 5 M mak  Rp. 15 M (Pasal 83 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12  huruf  h)	Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 th serta denda 500 jt s/d 2.5 M (Pasal 83 (1)) Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln.  s/d  3 th. serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))	Sengaja/lalai: Pidana Penjara Minimal  3 bln maksimal 2 th serta denda min. Rp.500 rb mak. Rp. 1M (Pasal 83 (3))	Pidana Penjara minimal   5 th maksimal 15 th serta denda min  Rp. 5 M mak  Rp. 15 M (Pasal 83 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf f)	Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 tahun serta denda 250 jt s/d 5 M (Pasal 84 (1)) Lalai Pidana Penjara 8 bulan s/d 2 th serta denda 10 jt  s/d  1 M (Pasal 84 (2))	Penjara 3 bulan s/d 2 th dan/atau denda Rp.10 jt s/d 1M (Pasal 84 (3))	Penjara minimal 5 th maksimal 15 th serta denda min. Rp.2 M mak. Rp. 15 M (Pasal 84 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf g)	Sengaja Pidana Penjara Minimal 2 th Maksimal 10 th serta denda minimal Rp.2 M maksimal  10 M (Pasal 85 (1))	-	Pidana Penjara minimal 5 th. maksimal 15 th. serta denda min Rp. 5 M mak Rp. 15 M (Pasal 85 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; (Pasal 12 huruf i) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah RI melalui sungai, darat, laut, atau udara (Pasal 12 huruf j)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 th serta denda min.  Rp. 500 Jt.  Mak. Rp. 2.5 M (Pasal 86 (1))	-	Pidana Penjara minimal 5 thn, maks 15 thn serta denda min. Rp. 5 M mak. Rp. 15 M (Pasal 86 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
terima, beli, jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; (Pasal 12 huruf  k) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (Pasal 12 huruf  l) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Pasal 12 huruf  m)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 th. serta denda min. Rp.500 jt mak.  Rp. 2.5 M (Pasal 87 (1)) Lalai: Pidana Penjara Minimal  8 bulan maksimal 3 th serta denda min. Rp.250 jt mak. Rp. 1 M (Pasal 87 (2))	Pidana Penjara Minimal  3 bln. maksimal 2 th dan/atau denda min. Rp. 500 rb mak.Rp. 500 jt (Pasal 87 (3))	Pidana Penjara minimal 5 th. maksimal 15 th. serta denda min Rp.5 M mak Rp. 15 M (Pasal 87 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
Pembiaran dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangan (Pasal 104 jo. Pasal 27 Jo.  Pasal 12)	-	-	-	Sengaja: Penjara 6 bln s/d 15 th serta denda 1 M s/d  7.5 M (Pasal 104)
Mengangkut  hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang SKSHH (Pasal 16) memalsukan SKSHH dan/atau menggunakan SKSHH yang palsu (Pasal 14); dan/atau  menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 15 )	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 5 th serta denda Min.Rp. 500 Jt.  Mak. Rp. 2.5 M (Pasal 88 (1))	-	Pidana Penjara Minimal 5 th, Maksimal 15 th serta denda min. Rp. 5 M mak. Rp. 15 M (Pasal 88 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b); membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kgiatan penambangan dan/atau angkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Psl 17 ayat (1) huruf a)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 3 th maksimal 15 th serta denda min  Rp. 1.5 M.  mak Rp. 10 M (Pasal 89 (1))	-	Pidana Penjara Minimal  8 th, Maksimal 20 th serta denda Min.  Rp. 20 M Mak. Rp. 50 M (Pasal 89 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf c)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 th Maksimal 10 th serta denda Min  Rp. 1.5 M.  Mak. Rp. 5 M (Pasal 90 (1))		Pidana Penjara Minimal 5 th, Maksimal 15 th serta denda Min. Rp. 5 M Mak. Rp. 15 M (Pasal 90 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang berasal dr giatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf d); membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Psl 17 ayat (1) huruf e)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 th Maksimal 10 th serta denda Min  Rp. 1.5 M.  Mak Rp. 5 M (Pasal 91 (1))		Pidana Penjara Minimal 5 th, Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M Mak. Rp. 15 M (Pasal 91 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
perkebunan tanpa izin Menteri dlm kwsn hutan (Psl 17 ayat (2) huruf b); membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan  tanpa izin Menteri (Psl 17 ayat (2) huruf a)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 th Maksimal 10 th serta denda Min  Rp. 1.5 M.  Mak Rp. 5 M (Pasal 92 (1))		Pidana Penjara Minimal 8 th Maksimal 20 th serta denda Min  Rp. 20M.  Mak Rp. 50 M (Pasal 92 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf c); menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d); dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 th Maksimal 10 th serta denda Min  Rp. 1.5 M.  Mak Rp. 5 M (Pasal 93 (1)) lalai: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min  Rp. 100 jt  Mak  Rp. 1 M (Pasal 93 (2))		Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min   Rp. 5 M.  Mak  Rp. 15 M (Pasal 92 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf a); melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf c); mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung (Pasal 19 huruf d); dan/atau mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 19 huruf f )	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 8 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp.  10 M.  Mak Rp. 100 M (Pasal 94 (1))		Pidana Penjara Minimal 10 th Maksimal seumur hidup serta denda Min Rp. 20 M.  Mak Rp.    1 T (Pasal 94 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g); menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Psl19 huruf h); menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Psl 19 huruf i )	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 8 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp. 10 M.  Mak Rp. 100 M (Pasal 95 (1)) lalai: Pidana Penjara Minimal 2 th Maksimal 5 th serta denda Min  Rp. 500 jt  Mak  Rp. 5 M (Pasal 95 (2))		Pidana Penjara Minimal 10 th Maksimal seumur hidup serta denda Min  Rp. 20M.  Mak Rp.    1 T (Pasal 95 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kwsn hutan (Pasal 24 huruf a); menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan (Pasal 24 huruf b); dan/atau memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri (Psl 24 huruf c )	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 5 th serta denda Min  Rp. 500 jt.  Mak Rp. 2.5 M (Pasal 96 (1))		Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp.  5 M.  Mak Rp. 15 M (Pasal 96 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan (Pasal 25); dan/atau merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan (Pasal 26)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min  Rp. 200 jt.  Mak Rp. 1.5 M (Pasal 97 (1)) lalai: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3  th serta denda Min  Rp. 200 jt  Mak  Rp. 1.5 M (Pasal 97 (2))		Pidana Penjara Minimal 4 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp.  4 M.  Mak Rp. 15 M (Pasal 97 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf b)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min  Rp. 200 jt.  Mak Rp. 1.5 M (Pasal 98 (1)) lalai: Pidana Penjara Minimal 8 bln Maksimal 2  th serta denda Min  Rp. 200 jt  Mak  Rp. 1 M (Pasal 98 (2))		Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp.  5 M.  Mak Rp. 15 M (Pasal 98 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 20)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 10 th serta denda Min  Rp. 500 jt.  Mak Rp. 5 M (Pasal 100 (1))		Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp.  5 M.  Mak Rp. 15 M (Pasal 100 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 21)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min  Rp. 200 jt.  Mak Rp. 1.5 M (Pasal 101 (1))	Pidana Penjara Minimal  3 bln. maksimal 2 th dan/atau denda min. Rp. 500 rb mak.Rp. 500 jt (Pasal 101 (2))	Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp.  5 M.  Mak Rp. 15 M (Pasal 101 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ( Pasal 22)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 10 th serta denda Min  Rp. 500 jt.  Mak Rp. 5 M (Pasal 102 (1))		Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp.  5 M.  Mak Rp. 15 M (Pasal 102 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ( Pasal 23)	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 10 th serta denda Min  Rp. 500 jt.  Mak Rp. 5 M (Pasal 103(1))		Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min  Rp.  5 M.  Mak Rp. 15 M (Pasal 103 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sesuai dengan kewenangannya				Penjara Min.  6 bln mak. 15 th dan denda Min  1 M Mak 7.5 M (Pasal 104)
Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas (Pasal 28 huruf h)				Penjara min 6 bl mak.5 th dan denda Min  200 jt Mak 1  M (Pasal 106)

Artikel Terkait:

• Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Tindak Pidana KSDAE
• Tindak Pidana Lingkungan Hidup