PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENANGANAN BARANG BUKTI

Kita penegak hukum boleh berbangga atas keberhasilan pengungkapan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang barang buktinya dalam jumlah besar, tapi kebanggaan itu akan lebih baik lagi jika diiringi dengan kemampuan pengelolaan barang bukti yang profesional.

Penemuan, Penyitaan, atau Perampasan Barang Bukti terkadang diikuti dengan penguasaan secara fisik atas Barang Bukti. Jumlah barang bukti, Sifat atau karakter brangbukti yang mudah rusak, mudah mati bahkan membahayakan sehingga memerlukan perlakuan khusus antara lain:

• tempat penyimpanan baik kapasitas maupun fungsinya
• biaya perawatan 
• Sumber Daya Manusia baik jumlah maupun keahlian/keterampilannya

Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak profesional berdampak antara lain:

• rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang 
• pencemaran atau perusakan lingkungan hidup apabila barang bukti berupa limbah atau bahan berbahaya beracun (B3) 
• sakit atau matinya barang bukti tumbuhan atau satwa hidup
• Penyakit yang ditularkan dari satwa kepada manusia disekitar (zoologis)
• Perusakan atau penyerangan oleh barang bukti satwa liar jika sampai lepas
• Hilang atau musnahnya barang bukti

Barang bukti yang disita juga menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh Hakim/pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik/penguasa barang sebelum disita. 

Dengan dampak yang ditimbulkan dari penanganan barang bukti, maka instansi penanggung jawab dan penegak hukum tidak hanya harus pintar saja tetapi harus “pintar-pintar” dalam mengelola barang bukti sesuai dengan perturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tahun 2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 642) maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengertian Barang Bukti

Undang Undng Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  maupun Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tidak menyebutkan pengertian dari Barang bukti, tetapi pada Pasal 1 angka 3 disebukan pengertian Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa:

Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah segala benda yang patut diduga terkait dengan suatu tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang ditemukan di tempat kejadian perkara maupun di tempat lainnya. 

Waw.. ternyata Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas, tapi apakah segala benda yang patut diduga terkait dengan suatu tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang ditemukan di tempat kejadian perkara maupun di tempat lainnya tersebut dapat dikenakan penyitaan?

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

• benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
• benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
• benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
• benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
• benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penggolongan Barang Bukti:

Awalnya saya merasa dari pengertian Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas pengertiannya sangat luas kalo ga bisa dibilang pasal karet, tetapi setelah Masuk BAB II PermenLHK 26 yang membahas Penggolongan Barang Bukti ternyata ga seperti yang dibayangkan, seperti ada sesuatu yang hilang kalo ga mau bilang dihilangkan. sebagai contoh barang atau benda hasil tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa uang, tabungan; barang barang yang dibeli dari hasil kejahatan; benda yang digunakan untuk menghalang halangi penyidikan, benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang bukan alat kerja berupa alat komunikasi.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 2 golongan yaitu:

1. Benda bergerak,

Benda Bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain meliputi:

a. limbah;

b. B3;

c. limbah B3;

d. hasil hutan kayu;

e. hasil hutan bukan kayu;

f. tumbuhan liar hidup;

g. tumbuhan liar mati;

h. satwa liar hidup;

i. satwa liar mati dan/atau bagian-bagiannya;

j. hasil olahan tumbuhan dan satwa liar;

k. benda sisa pembakaran;

l. hasil kebun;

m. hasil tambang;

n. alat angkut;

o. alat kerja; dan

p. dokumen/surat/peta.

2. Benda tidak bergerak, 

Benda Tidak Bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau benda-benda lain yang berada di atasnya.meliputi:

a. areal hutan;

b. bangunan;

c. jalan; dan

d. areal tambang

berdasarkan cara perolehan Barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan meliputi 3 golongan:

a. barang bukti temuan 

barang bukti temuan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan adalah barang bukti yang tidak diketahui identitas pemiliknya atau yang menguasai barang bukti tersebut.

b. barang bukti sitaan 

Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah barang bukti yang disita oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

c. barang bukti rampasan 

Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah barang bukti yang dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

TATA CARA PENANGANAN BARANG BUKTI

Tata cara penanganan barang bukti dilakukan dengan cara

1. IDENTIFIKASI

Pasal 8 ayat (1) permenLHK No. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 menyebutkan Identifikasi barang bukti dilakukan untuk menentukan:

• a. jenis barang bukti;
• b. jumlah atau ukuran barang bukti;
• c. asal-usul barang bukti;
• d. ciri atau tanda-tanda khusus lainnya;
• e. pengamatan atau penelitian ahli atau pengujian laboratorium/uji forensik; atau
• f. hal-hal lain yang dibutuhkan dalam penanganan barang bukti.

Menurut saya identifikasi juga diperlukan untuk mengetahui kesesuian antara dokumen dengan fisik barang bukti

2. PENGAMANAN 

Pengamanan barang bukti diperlukan dalam rangka menjamin keutuhan barang bukti dilakukan dengan cara:

a. pengawalan;

b. penjagaan;

c. perlakuan;

d. pembungkusan; dan/atau

e. penyegelan.

Pembungkusan dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan dan keselamatan barang bukti dan/atau karena sifatnya mudah rusak. sebelum dilakukan pembungkusan terlebih dahulu dilakukan pelabelan dengan mencantumkan catatan:

• a. jenis, jumlah, dan ukuran;
• b. tempat dan waktu pengambilan barang bukti;
• c. ciri/tanda khusus;
• d. tersangka dan/atau pasal yang disangkakan; dan
• e. dalam keadaan tertentu ketika pembungkusan dilakukan di TKP atau di lapangan, perlu dicatat kondisi cuaca dan koordinat.

Barang bukti yang telah dibungkus diberi lak dan cap serta ditandatangani oleh penyidik.Terhadap barang bukti yang tidak mungkin dibungkus, dapat diberi pelindung dan diberi catatan di atas label bahwa barang bukti tidak dapat dibungkus oleh penyidik.

Penyegelan terhadap barang bukti dilakukan dengan cara:

• a. menempelkan kertas segel;
• b. memasang garis PPNS;
• c. memasang papan pengumuman segel; atau
• d. memberi tanda lain yang memungkinkan dalam pengamanan barang bukti.

3. PENGANGKUTAN 

4. PENYIMPANAN 

Dalam penyimpanan beberapa barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan perawatan khusus, misalnya satwa liar hidup, jangan sampai pada saat disimpan oleh petugas justru satwanya mati

Barang bukti berupa benda bergerak disimpan di RUPBASAN. Dalam hal di wilayah kerja instansi yang menangani tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan belum terdapat RUPBASAN atau sudah terdapat RUPBASAN tetapi belum mempunyai fasilitas untuk penyimpanan yang memadai, barang bukti dapat disimpan pada: 

• a. gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik lembaga konservasi; 
• b. gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik instansi pemerintah; 
• c. gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 
• d. tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan/pengumpulan barang bukti. 

Penyimpanan barang bukti dilakukan dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan kondisi barang bukti. dengan ketentuan: 

• a. barang bukti limbah disimpan di tempat penyimpanan dan/atau alat khusus yang menjamin keamanan dan keselamatan dengan diberi label; 
• b. barang bukti hasil hutan berupa kayu olahan, kayu serpih, hasil hutan bukan kayu, tumbuhan dan satwa liar dalam keadaan mati dan/atau bagian-bagiannya, serta peralatan untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa mesin, disimpan di ruangan tertutup dengan diberi label; 
• c. barang bukti berupa tumbuhan dan satwa liar dalam keadaan hidup disimpan di tempat penyimpanan dan/atau kandang khusus yang sesuai dan dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut; 
• d. barang bukti berupa benda tidak bergerak dilakukan penyegelan; 
• e. barang bukti berupa dokumen atau surat serta barang bukti lainnya yang karena sifatnya mudah rusak, dilakukan pembungkusan dan disimpan di lemari arsip atau tempat khusus lainnya dengan terlebih dahulu dilakukan pembungkusan dan penyegelan; dan/atau 
• f. barang bukti yang karena jenis, bentuk, dan/atau ukurannya tidak memungkinkan disimpan di ruangan tertutup, dikumpulkan di suatu tempat tertentu dengan diberi garis PPNS. 

Sayang sekali ketentuan penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.”
Tidak diadopsi oleh permenLHK No. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 

5. PENGUJIAN LABORATORIUM;

Pengujian laboratorium dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. 

6. PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN;

Perawatan atau pemeliharaan barang bukti dilakukan untuk menjamin keutuhan barang bukti. dilakukan oleh petugas dengan cara: 

• a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala disesuaikan dengan barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti; 
• b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan; atau 
• c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran, atau kebanjiran. 

Perawatan atau pemeliharaan barang bukti berupa benda yang cepat rusak dan/atau membahayakan dapat dilakukan tindakan berupa: 

• a. pengamanan/penempatan di tempat khusus; 
• b. pemeriksaan dan pengawasan secara berkala; dan/atau 
• c. penjagaan dan pencegahan agar barang bukti yang dirawat atau dipelihara tidak membahayakan lingkungan. 

7. PENITIPAN;

Penitipan barang bukti dapat dilaksanakan dengan pertimbangan: 

• a. petugas tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengamankan barang bukti; dan 
• b. penitipan barang bukti tidak menghambat proses penyidikan. 

Penitipan barang bukti dilakukan dengan cara: 

• a. satwa hidup dapat dititipkan di kandang satwa milik lembaga konservasi, kandang satwa milik instansi pemerintah, atau kandang satwa milik badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 
• b. satwa mati atau diawetkan (offset) dapat dititipkan di lembaga konservasi atau museum zoology; 
• c. tanaman, hasil hutan kayu, alat angkut dan/atau alat kerja dapat dititipkan di RUPBASAN atau gudang milik lembaga pemerintah atau gudang milik badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 
• d. kebun atau tambang atau tambak atau bangunan dapat dititipkan kepada kantor kepolisian sektor setempat, kepala desa, kepala dusun, atau pemilik. 

8. TITIP RAWAT;

Titip rawat barang bukti dapat dilakukan terhadap barang bukti sitaan, dilaksanakan dengan pertimbangan: 

• a. barang bukti tersebut tidak dapat dibawa atau disimpan di RUPBASAN; 
• b. petugas tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengamankan barang bukti; dan/atau 
• c. titip rawat barang bukti tidak menghambat proses penyidikan. 

9. PELELANGAN;

Pelelangan dilakukan terhadap barang bukti: 

• a. yang sifatnya mudah rusak terdiri atas kayu, hasil hutan bukan kayu, dan/atau hasil kebun atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya. 
• b. memerlukan biaya perawatan tinggi terdiri atas alat angkut; dan alat berat. 

10. PERUNTUKAN; 

Peruntukan pemanfaatan barang bukti dilakukan terhadap barang bukti temuan. ditujukan untuk: 

• a. kepentingan pembuktian perkara; 
• b. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau 
• c. kepentingan publik atau sosial. 

Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau sosial berupa: 

• a. bantuan penanggulangan bencana alam; 
• b. infrastruktur umum bagi masyarakat; atau 
• c. infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin. 

Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan dilakukan berdasarkan izin peruntukan dari ketua pengadilan negeri setempat. Permohonan izin peruntukan dilakukan oleh penyidik, dengan melampirkan: 

• a. laporan kejadian; 
• b. berita acara temuan barang bukti; 
• c. pengumuman barang bukti temuan; dan 
• d. laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). 

Permohonan izin peruntukan dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak penyidik mengumumkan barang bukti temuan pada media lokal setempat. Berdasarkan permohonan izin peruntukan ketua pengadilan negeri setempat menetapkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam. 

11. PEMUSNAHAN DAN PELEPASLIARAN.

Pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap: 

• a. Limbah, B3, limbah B3, hasil hutan, tumbuhan, satwa, atau bagian-bagiannya yang mengandung bibit penyakit dan/atau rusak; 
• b. hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan konservasi; dan 
• c. termasuk barang temuan yang diperuntukkan untuk dimusnahkan. 

Untuk kepentingan penyidikan, sebelum dilakukan pemusnahan harus dilakukan penyisihan barang bukti. 

Pelepasliaran dilakukan terhadap barang bukti berupa tumbuhan atau satwa liar dalam keadaan hidup. dilakukan terhadap: 

• a. tumbuhan atau satwa yang dilindungi; dan 
• b. tumbuhan atau satwa yang berasal dari kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam. 

Pelaksanaan pelepasliaran barang bukti berupa tumbuhan dan/atau satwa liar harus mempertimbangkan: 

• a. tumbuhan dan satwa yang akan dilepasliarkan masih memiliki sifat liar atau memiliki gen yang masih murni sehingga mampu bertahan di habitatnya; 
• b. tumbuhan dan satwa yang akan dilepasliarkan dalam keadaan sehat/tidak memiliki penyakit menular; dan 
• c. lokasi pelepasliaran satwa merupakan habitat asli satwa yang akan dilepasliarkan. 

LEPAS LIAR  BARANG BUKTI 

PENGELOLA BARANG BUKTI 

Pengelolaan barang bukti dilaksanakan oleh Petugas Pengelola Barang Bukti di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Petugas Pengelola Barang Bukti mempunyai tugas dan wewenang: 

• a. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik; 
• b. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti; 
• c. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya; 
• d. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya; 
• e. mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti; dan 
• f. memusnahkan barang bukti atas perintah penyidik. 

Petugas Pengelola Barang Bukti yang berada pada tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Petugas Pengelola Barang Bukti yang berada pada tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Petugas Pengelola Barang Bukti yang berada pada tingkat Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan

Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup 

"Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup". (Pasal 65 ayat (5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009)

Entah kenapa pemerintah menggunakan kata “PENGADUAN” bukan “LAPORAN” untuk penyampaian informasi dugaan pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup atau Kehutanan, dalam ketentuan UUPPLH dan UU Kehutanan bahwa selain sanksi administrasi pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dincam dengan sanksi pidana. Dalam perspektif hukum pidana ada perbedaan antara DELIK ADUAN (Klacht delict) dengan DELIK BIASA, jangan sampai salah paham bahwa walaupun ada meknisme pengaduan pada dugaan pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup atau Kehutanan, tetapi jika pelanggaran tersebut merupakan delik/tindak pidana, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran/kejahatan tersebut merupakan delik aduan (Klacht delict)

Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621|

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Perbedaan Pencemaran Lingkungan Hidup dengan Perusakan Lingkungan Hidup:

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Obyek Pengaduan

Objek pengaduan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan/atau pasca pelaksanaan; usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan/atau kehutanan terdiri dari:

• usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
• pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
• perusakan hutan;
• pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pembalakan liar;
• pembakaran hutan dan lahan;
• perambahan kawasan hutan;
• perburuan, peredaran, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal;
• konflik tenurial kawasan hutan;
• pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan/atau
• usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Instansi Penanggung Jawab dalam mengelola pengaduan meliputi:

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dalam hal

• izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh Menteri;
• izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam hal Kementerian menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius;
• pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
• pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas provinsi.

b. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi;

• izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh gubernur;
• pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota.

c. Instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota; berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin dibidang lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota.

d. Kesatuan Pengelolaan Hutan, berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam wilayahnya.

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Siapa yang dapat melakukan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan?

Kita dapat mengetahui siapa yang dapat membuat laporan pengaduan dari definisi pengadu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 11 PermenLHK No. P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 bahwa:

Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan.

Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan maupun tidak langsung melalui Media Pengaduan berupa telepon; faksimili; surat; surat elektronik; website; media sosial; pesan singkat; aplikasi pengaduan; atau media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi

Pengaduan paling sedikit memuat informasi:

• identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
• lokasi kejadian;
• dugaan sumber atau penyebab;
• waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan 
• penyelesaian yang diinginkan; dan
• informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.

Format formulir pengaduan

VERIFIKASI PENGADUAN

Untuk verifikasi pengaduan dilakukan kegiatan:

• pemeriksaan administrasi, meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan/atau permintaan data atau informasi yang diperlukan dari unit kerja lain, atau pihak lain yang dianggap relevan;
• pemeriksaan lapangan, meliputi: fisik lapangan dan dokumen terkait lainnya di lapangan.

PELAKSANA VERIFIKASI
Verifikasi dilakukan oleh:

• a. Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) hidup untuk Kementerian;
• b. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) untuk pengaduan lingkungan hidup di instansi lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten;
• c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam hal instansi lingkungan hidup belum memiliki PLH atau PLHD;atau
• d. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau kepala kesatuan pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangannya, dalam mengelola pengaduan dalam bidang kehutanan; (Pasal 21 Permenlhk No. P.22 Tahun 2017)

Pelaksana verifikasi berwenang:

• a. melakukan pemeriksaan sesuai dengan data pengaduan atau dokumen lainnya yang terkait;
• b. meminta keterangan;
• c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
• d. memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal yang diverifikasi;
• e. memotret atau membuat rekaman audio visual;
• f. mengambil sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• g. memeriksa peralatan; dan
• h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi.
• i. Pelaksana verifikasi selaku Pengawas Lingkungan Hidup/Pengawas Lingkungan Hidup Daerah berwenang untuk menghentikan pelanggaran tertentu. (Pasal 22 Permenlhk No. P.22 Tahun 2017)

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai:

• a. perkembangan atau status pengelolaan pengaduan;
• b. laporan hasil pengaduan; dan
• c. tindak lanjut hasil pengaduan.

Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pengadu

Untuk lebih jelas silahkan baca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621| download di sini

SERAGAM DAN PERLENGKAPAN POLISI KEHUTANAN (POLHUT) DAN SATUAN POLISI KEHUTANAN REAKSI CEPAT (SPORC) TERBARU 2017

Perbedaan Polhut dengan SPORC

Polisi Kehutanan (Polhut) adalah:

Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberi wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah:

Satuan Polhut yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus di bidang penanganan gangguan keamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan.

Polhut dan SPORC juga dapat dibedakan dari seragamnya, pasca bergabungnya Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup dan lahirnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum), salah satu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ane tunggu tunggu adalah peraturan terkait Seragam Polhut disamping regulasi terkait POLISI KEHUTANAN itu sendiri yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 Tentang Seragam Dan Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1013 tanggal 20 Juli 2017.

Sayang Permen LHK ini ga ngejawab permasalahan seragam POLHUT pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang wilayah kerjanya mencakup beberapa provinsi, permasalahan adalah penggunaan atribut logo kepolisian daerah, apakah harus dipasang semua logo kepolisian daerah yang menjadi wilayah kerjanya?

Seragam Polhut dan SPORC adalah pakaian, atribut, dan kelengkapan yang dikenakan dalam kegiatan kedinasan sedangkan Atribut Seragam Polhut dan SPORC adalah tanda khusus sebagai pengenal seseorang atau tanda instansi yang melekat pada pakaian seragam Polhut dan SPORC termasuk tanda pangkat dan tanda jabatan.

Seragam Polhut dan SPORC terdiri atas:

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
2. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
3. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)
4. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

Ada sedikit perubahan pakaian seragam POLHUT untuk seragam PDH Polhut, yaitu perubahan gambar logo Kementrian dan adanya atribut kewenangan kepolisian Khusus yang diletakkan di bagian dada sebelah kiri di atas tulisan POLHUT, yang sebelumnya merupakan letak atribut emblem POLHUT, sedangkan emblem Polhut pada seragam Polhut baru ini berubah letaknya menjadi di kantong saku sebelah kiri.

1. PDH POLHUT PRIA

PDH POLHUT 2017

2. PDH POLHUT WANITA

PDH POLHUT WANITA

Atribut Seragam PDH Polhut

    

a. Tanda Kewenangan PDH

tanda kewenangan kepolisian khusus

Bentuk : Perisai segi enam, di dalamnya terdapat cahaya yang memancar ke segala arah, ditengah perisai ada padi dan kapas yang melingkari trisula

Warna : Kuning Emas

Bahan : dari logam kuningan di cetak cor

Penggunaan : dipasang pada dada sebelah kiri di atas saku.

Ukuran 6 x 5 cm

b. Emblem PDH Polhut

emblem PDH Polhut

Keterangan:

Bentuk : Bulatan dengan bentuk 8 kuncup, di tengah terdapat gambar kapas dan bulir padi, Pada pita terdapat tulisan POLISI KEHUTANAN.

Warna : Kuning emas.

Bahan : dari logam kuningan dicetak (cor).

Penggunaan : Dipasang pada saku sebelah kiri.

c. Logo Kepolisin Daerah

logo kepolisian daerah

Keterangan:

Bentuk perisai.

Ukuran perisai 7 x 6 Cm,

ukuran garis tengah 4 cm.

Warna dasar kuning dan hitam.

Gambar sesuai dengan logo Polda masing-masing.

Bahan dijahit dengan bordir.

Pinggir perisai warna merah dibordir.

Penggunaan pada lengankemeja sebelah kanan.

d. Tanda Instansi/Unit Kerja PDH

Tanda Instansi/Unit Kerja PDH

Keterangan:

Bentuk lengkung, bagian atas 8 Cm dan bagian bawah 6 Cm. dengan lebar 2 Cm dibordir.

Warna dasar kuning dan tulisan hitam.

Tulisan instansi/Unit Kerja Warna hitam, dibordir.

Pinggir tanda instansi/Unit Kerja dibordir warna hitam.

Penggunaan dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri.

e. Tulisan Polhut

Keterngan:

Bentuk empat persegi panjang.

Ukuran panjang 12 cm (selebar tutup kantong pakaian) dan lebar 2,5 cm.

Warna dasar kuning, dibordir.

Tulisan POLHUT warna hitam, dibordir.

Pinggir tulisan Polhut dibordir warna hitam.

Pengunaan dipasang pada dada sebelah kiri, dengan jarak 1 cm di atas tutup saku.

f. Papan Nama Perorangan

Keterangan:

Bentuk empat persegi panjang.

Ukuran panjang 12 cm, lebar 2,5 cm.

Warna dasar hitam.

Tulisan nama warna putih.

Bahan mika.

Pinggir papan nama warna putih.

Penggunaan dipasang pada kemeja sebelah kanan, dengan jarak 1 cm di atas tutup saku.

g. Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

logo KLHK

Keterangan:

Bentuk : bulat dengan logo Kementerian LHK ditengah.

Pinggir lingkaran terdapat tulisan Kementerian LHK.

Ukuran, garis tengah luar 7 cm dan garis tengah dalam 6 cm.

Warna dasar kuning, orange.

Tulisan nama warna hitam, dibordir.

Bahan dijahit dengan cara bordir.

Pinggirlingkaran tanda nama dibordir warna hitam.

3. PDH SPORC

SERAGAM PDH SPORC

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. Seragam Pakaian Dinas Lapangan Polhut

PDL POLHUT

2. Seragam Pakaian Dinas Lapangan SPORC

PDL SPORC

TANDA PANGKAT POLHUT LIHAT DI SINI

Untuk sejelasnya lihat/download Peraturan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 Tentang Seragam Dan Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1013| di sini